Dengarkan Pidato Presiden, BRMP Sulut Hadiri Rapat Paripurna DPRD
MANADO,- Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sulawesi Utara (Sulut) menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulut pada Jumat, (14/8/2026). Kehadiran lembaga ini diwakili oleh Ketua Tim Kerja Pendampingan Wilayah I Sunarti Datundugon. dalam sidang yang berlangsung khidmat dan penuh makna kebangsaan.
Rapat Paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Sulut Fransiscus A. Silangen. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn.) Yulius Stevanus Komaling, Wakil Gubernur J. Victor Mailangkay, serta jajaran pimpinan instansi vertikal di lingkungan provinsi.
Agenda utama sidang ini adalah mendengarkan pidato Presiden Republik Indonesia dalam Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2026. Pidato tersebut disampaikan dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia serta penyampaian Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara.
Para peserta rapat juga mendengarkan penyampaian pengantar pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2027. Penyampaian tersebut dilengkapi dengan Nota Keuangan serta dokumen pendukung lainnya sebagai landasan perencanaan pembangunan nasional.
Presiden RI melaporkan capaian kinerja pemerintah yang luar biasa, salah satunya adalah swasembada pangan yang tercapai satu tahun lebih cepat dari target awal. Sebanyak 145 aturan terkait penyaluran pupuk telah dihapus dan harga pupuk berhasil turun hingga 20 persen guna meringankan beban petani.
Indonesia resmi mencapai swasembada delapan komoditas pangan strategis, yaitu beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit. Pencapaian ini menjadi bukti nyata keberhasilan kebijakan pertanian nasional yang berfokus pada kemandirian pangan rakyat.
Swasembada energi juga mulai terwujud melalui penerapan B50 yang berlaku sejak 1 Juli 2026, sehingga Indonesia tidak lagi mengimpor solar dan menghemat devisa negara hingga Rp170 triliun per tahun. Langkah strategis ini memperkuat ketahanan nasional sekaligus memberikan ruang fiskal lebih luas untuk pembangunan sektor prioritas.
Arsitektur kebijakan RAPBN 2027 menargetkan optimalisasi pendapatan negara naik dari Rp. 3.153,6 triliun menjadi Rp. 3.426,0 triliun, sementara belanja negara meningkat efisien dan produktif dari Rp. 3.842,7 triliun menjadi Rp. 4.097,2 triliun. Pembiayaan negara direncanakan turun menjadi Rp. 671,2 triliun atau setara 2,40 persen PDB untuk menjaga keberlanjutan fiskal yang sehat.
Keseluruhan kebijakan dan target pertumbuhan ekonomi tersebut ditujukan sepenuhnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia secara berkelanjutan. BRMP Sulut mencermati arah kebijakan tersebut dan berkomitmen menyelaraskan seluruh program kerjanya guna mendukung pencapaian target nasional di wilayah Sulut.